Perkebunan Sawit dan Bencana Lingkungan yang Mengintai Papua

Pada periode kedua di tahun 2015 yang lalu, beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan dilanda kabut asap yang cukup memprihatinkan. Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah menjadi lokasi yang terkena dampak paling parah. Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan perkebunan ini juga berdampak ke beberapa negara tetangga. Ketegangan antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara tetangga yang terkena dampak tak bisa dihindari. Tuntutan permintaan maaf dan penanganan kabut asap hingga tuntas terus didesak untuk segera dilakukan.

Akibat dari bencana kabut asap ini juga menyebabkan puluhan ribu orang terserang penyakit ISPA. Anak-anak dan orangtua yang menjadi korban terbanyak penerima dampak buruk bencana kabut asap. Tentu saja gelombang protes berdatangan dari berbagai tempat, tentang lambannya usaha penanganan bencana hingga bantuan kesehatan yang terlambat mencapai tujuan.

Kejadian semacam ini bukan yang pertama kali terjadi. Hampir setiap tahun kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengganggu aktivitas keseharian masyarakat. Biasanya bencana kabut asap terjadi saat musim panas dimulai. Kadang intensitas kabut asap kecil dan sebentar saja, tetapi tak jarang bencana kabut asap memiliki intensitas yang besar dan dalam waktu yang lama, seperti yang terjadi di tahun 2015 lalu.

Apa sebenarnya yang menjadi sebab utama kebakaran hutan dan lahan pemicu bencana kabut asap ini? Tak sengaja terbakar akibat menyepelekan sumber api pemicu kebakarankah? Titik saturasi materi yang sudah terlampaui sehingga cahaya matahari memicu kebakaran hutan? Atau memang sengaja dibakar?

Ada banyak dugaan sebab di balik terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menjadi pemicu bencana kabut asap. Salah satu di antara tiga sebab di atas, atau juga kombinasi di antara dua atau tiga sebab tersebut. Namun, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh berbagai pihak (BNPB, Kepolisian, LSM dan elemen masyarakat lainnya), sebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah karena unsur kesengajaan. Hutan dan lahan dibakar untuk membuka lahan baru bagi perkebunan sawit.

Tak bisa dipungkiri, teknik membuka lahan baru dengan cara dibakar adalah cara yang paling mudah sekaligus paling murah. Cara ini juga sudah dilakukan sejak berpuluh tahun yang lalu. Saat pembukaan lahan skala kecil dengan teknik dibakar, dampak asap hasil pembakaran masih belum terlalu dirasa. Namun, saat kebutuhan lahan semakin meningkat, terutama kebutuhan lahan para investor yang menanamkan modal untuk perkebunan skala luas, mau tak mau asap yang dihasilkan dari proses pembakaran menjadi sangat besar. Akibatnya, masyarakat luaslah yang terkena dampak buruk dari asap beracun yang dihasilkan dari pembakaran hutan dan lahan.

Sejak tiga tahun terakhir, penulis intens meneliti tata guna dan tata kelola hutan di Indonesia. Berdasarkan data yang ada, saat ini luasan perkebunan sawit di Indonesia setara dengan luasan setengah pulau Jawa. Dan ini masih akan terus bertambah dengan dikeluarkannya izin usaha perkebunan di berbagai tempat dari Sumatera hingga Papua. Alih-alih membangun kesejahteraan bersama dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan, nampaknya yang terjadi malah bencana ekologis yang akan terus menerus dialami negeri ini. Bukannya menghukum dengan keras perusahaan-perusahaan penyebab kebakaran hutan, izin usaha malah terus saja dikeluarkan.

Bencana kabut asap yang dialami Sumatera dan Kalimantan sepertinya belum akan berakhir. Di tahun-tahun mendatang, bencana ini sepertinya masih akan dialami lagi dan lagi. Bahkan wilayah cakupan bencana akan semakin meluas. Mengapa dikatakan akan semakin meluas? Begini analisanya:

Setelah hutan-hutan di Sumatera dan Kalimantan semakin habis digantikan perkebunan, para pengusaha perkebunan yang masih belum puas mengejar laba sebanyak-banyaknya mulai menginvasi wilayah-wilayah lain di Indonesia untuk dibuka guna usaha perkebunan mereka. Saat ini, incaran mereka beralih ke Papua yang memang masih memiliki wilayah yang luas, hutan yang terbentang sejauh mata memandang. Papualah yang selanjutnya akan diacak-acak demi kepentingan segelintir pengusaha yang dibantu para penguasa negeri ini.

Jauh-jauh hari penulis sudah memprediksi berdasarkan hasil kajian tata guna dan tata kelola lahan di negeri ini. Bahwasanya Papua akan menjadi wilayah selanjutnya yang akan diinvasi perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang merusak lingkungan. Jika pola pembukaan lahan masih saja menggunakan teknik pembakaran hutan yang memang paling mudah dan murah, maka, bencana kabut asap di tahun-tahun ke depan akan semakin meluas. Bukan hanya di Sumatera dan Kalimantan saja, tetapi akan terjadi juga di Papua. Dan, yang akan terjadi di Papua, penulis kira, akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan sebelumnya.

Dampak buruk yang mengintai masyarakat Papua dari invasi perkebunan sawit di sana bukan hanya dari bayang-bayang kabut asap yang akan mereka terima. Selain itu, tentu saja masih akan banyak dampak buruk yang akan dialami masyarakat Papua. Kehilangan sumber air, kehancuran hutan dan menipisnya cadangan sagu, hilangnya sumber daya alam dari hutan yang diganti perkebunan, dan, yang paling berpotensi memicu konflik, sengketa lahan yang pasti akan terjadi saat perusahaan-perusahaan pemilik modal mulai menginvasi wilayah Papua. Apa yang terjadi di Merauke dengan program pembukaan 5 juta hektare lahan untuk pangan dan energi bisa menjadi contoh buruk bagaimana konflik sengketa lahan mengancam eksistensi masyarakat adat Marind Anim, suku asli di Merauke. Jika rencana pembukaan perkebunan besar-besaran di Papua akan terus dijalankan, tentu saja konflik sengketa lahan ini akan meluas di wilayah-wilayah lain di Papua.

Sawit, yang murah dan serba guna, semakin menjadi primadona perkebunan di negeri ini. Sayangnya, pola perkebunan yang diterapkan di negeri ini, masih saja bedasar atas keinginan segelintir orang demi meraup keuntungan besar yang menjanjikan, bukan berdasar atas kebutuhan yang mendesak. Masyarakat Papua, yang mayoritas pengkonsumsi sagu, yang mengolah makanan mereka dengan cara dibakar, bakar batu atau dibakar dengan menggunakan kayu bakar dan direbus, tentu saja tidak menjadikan sawit sebagai kebutuhan pokok mereka. Jikapun membutuhkan minyak untuk mengolah makanan, biasanya sumber minyak itu mereka peroleh dari binatang buruan atau dari tumbuh-tumbuhan yang tersedia di hutan. Jadi, sekali lagi, masyarakat Papua tidak memakan sawit, juga tidak menjadikan minyak sawit sebagai kebutuhan pokok mereka.

Mengapa harus mengorbankan masyarakat Papua, tanah dan lingkungan Papua, merampas tanah ulayat, menebangi dusun sagu dan hutan yang tentu saja ada tuannya, demi pembukaan perkebunan sawit, demi memenuhi kerakusan para pemodal dan pola hidup konsumtif masyarakat di luar Papua. Dari utara hingga selatan hutan dan tanah ulayat dihancurkan. Sebelumnya demi pertambangan, kedepannya ditambah lagi demi pembukaan perkebunan. Lalu masyarakat Papua dapat apa? Selain penindasan yang mereka terima, lainnya, belum ada, atau memang, tidak ada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *